Andi Mallarangeng
Kata Ruhut, pemberitaan terkait keterlibatan Menteri Andi dalam penyalahgunaan anggaran pembangunan proyek tersebut secara tidak langsung juga akan menghambat kinerja pemerintahan SBY dan mencederai citra Partai Demokrat di mata masyarakat.
"Setelah ada alat bukti pasti dicopot dari menteri. Sebagai apapun. Termasuk sebagai Sekretaris Dewan Pembina," kata Ruhut kepada Okezone di Jakarta, Rabu (7/11/2012) malam.
Anggota Komisi Hukum DPR ini lantas mempertanyakan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sampai saat ini juga masih belum memiliki sikap tegas, seperti menemukan dua alat bukti atas keterlibatan Andi dalam proyek tersebut."Belum ada alat bukti, katanya KPK. Demikian banyak alat bukti, masak cari dua alat bukti saja enggak bisa," tanya Ruhut.
Ruhut mengaku jika selama ini, kasus yang membelit Andi serta Ketusa Umum Anas Urbaningrum tersebut sangat menjadi beban tersendiri bagi partainya. "Dua kader kami ini (Anas dan Andi) tolonglah jangan memberi beban kepada Pak SBY. Banyak tugas-tugas berat yang dilakukan oleh Pak SBY sebagai negarawan," sambungnya.
Oleh sebab itu, untuk yang kesekian kalinya Ruhut kembali menyarankan agar kedua tokoh partai tersebut dengan ikhlas mengundurkan diri. hal ini dinilai bisa mengurangi beban moral yang selama ini diemban Partai Demokrat.
"Bukan kita tak menghormati praduga tak bersalah. Tapi kaitan dengan tokoh parpol yang saya takutkan sanksi sosial bukan sanksi hukum. Karena itu nama yang disebut dengan legowo mundur. Kalau mau kebakar, kebakar saja sendiri, jangan ajak Partai Demokrat," tegasnya.
Sumber
