ANTRE
PREMIUM - Warga menunggu distribusi Premium masuk ke SPBU Jalan Gusti
Hamzah, Senin (12/11).
JAKARTA
- Anggota Komisi VIIDPR Fraksi Partai Golkar Satya W Yudha mengatakan,
pemerintah harus mampu mengidentifikasi daerah-daerah mana yang
overkuota bahan bakar minyak (BBM).
Hal ini penting agar bisa melakukan antisipasi kecukupan pasokan dan kelangkaan BBM subsidi.
Karena, menurut Satya, penyebab overkuota BBM subsidi bukanlah hanya disebabkan pertumbuhan kendaraan bermotor. Tapi hal lainnya, misalnya, BBM subsidi diselewengkannya ke industri misalnya.
"Misalnya overnya di daerah-daerah perindustrian, maka ya berarti kebocoran-kebocoran larinya BBM subsidi itu larinya ke industri, itu harus disiasati," ujar Politisi Golkar ini, di kompleks gedung DPR, Jakarta, Senin (26/11/2012).
Begitu juga, pemerintah harus bisa mengantisipasi agar tidak terjadinya penyelundupan BBM subsidi seperti kerap terjadi dan ditangkap BPH Migas selama ini.
"Walaupun BPH Migas sudah laporkan tertangkap, ini mesti digalakan betul," kata Setya.
Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudi Rubiandini mengungkapkan stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kian menipis. Tak lebih dari 22 Desember 2012, stok BBM subsidi habis.
"Sebenarnya stok BBM subsidi itu 40 juta kilo liter lalu oleh DPR dinaikkan menjadi 44,04 juta kiloliter. Namun Pertamina pernah melaporkan ke BPH Migas kelihatannya tidak akan sampai 31 Desember 2012, tapi hanya akan berakhir di 22 Desember 2012," ungkap Wamen ESDM ini, di gedung KPK, Jakarta, Senin (26/11/2012).
Sebagaimana diketahui, PT Pertamina (Persero) akhirnya memutuskan untuk menyetop pengendalian pasokan bahan bakar minyak bersubsidi, menyusul munculnya kelangkaan BBM yang berpotensi memicu kerawanan sosial.
Seperti diketahui, Sabtu kemarin dan Minggu dini hari lalu, terjadi kerusuhan di Kutai Barat yang dipicu antre BBM jenis premium. Buntut dari peristiwa ini, 400 kios pasar dan mess karyawan pom bensin dibakar massa yang marah.
Menurut VP Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, dengan memperhatikan perkembangan situasi sosial di daerah pasca kebijakan pengendalian pasokan BBM, dan mempertimbangkan kepentingan nasional yang lebih besar, akhirnya Pertamina memutuskan terhitung mulai 25 November 2012 menyetop kebijakan tersebut yang sudah berjalan selama sepekan terakhir.
"Sebab, ditakutkan bila tidak segera disetop, pengendalian pendistribusian BBM ini terus menyebabkan kelangkaan BBM bersubsidi di berbagai daerah yang memicu keresahan di kalangan masyarakat konsumen dan bisa memicu kerusuhan seperti di Kutai Barat," kata dia, Senin (26/11/2012).
Selain di Kalimantan, Ali mengungkapkan, sejumlah daerah juga sudah mengalami kelangkaan BBM bersubsidi di antaranya Jakarta, Bekasi, Surabaya, Lampung, dan Indonesia bagian timur.
"Karena itu, untuk mencegah hal serupa (kerusuhan) terjadi di beberapa daerah yang juga mengalami kelangkaan premium tersebut, kami akhirnya putuskan mencabut kebijakan pengendalian BBM bersubsidi," tuturnya.
Sumber
Hal ini penting agar bisa melakukan antisipasi kecukupan pasokan dan kelangkaan BBM subsidi.
Karena, menurut Satya, penyebab overkuota BBM subsidi bukanlah hanya disebabkan pertumbuhan kendaraan bermotor. Tapi hal lainnya, misalnya, BBM subsidi diselewengkannya ke industri misalnya.
"Misalnya overnya di daerah-daerah perindustrian, maka ya berarti kebocoran-kebocoran larinya BBM subsidi itu larinya ke industri, itu harus disiasati," ujar Politisi Golkar ini, di kompleks gedung DPR, Jakarta, Senin (26/11/2012).
Begitu juga, pemerintah harus bisa mengantisipasi agar tidak terjadinya penyelundupan BBM subsidi seperti kerap terjadi dan ditangkap BPH Migas selama ini.
"Walaupun BPH Migas sudah laporkan tertangkap, ini mesti digalakan betul," kata Setya.
Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudi Rubiandini mengungkapkan stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kian menipis. Tak lebih dari 22 Desember 2012, stok BBM subsidi habis.
"Sebenarnya stok BBM subsidi itu 40 juta kilo liter lalu oleh DPR dinaikkan menjadi 44,04 juta kiloliter. Namun Pertamina pernah melaporkan ke BPH Migas kelihatannya tidak akan sampai 31 Desember 2012, tapi hanya akan berakhir di 22 Desember 2012," ungkap Wamen ESDM ini, di gedung KPK, Jakarta, Senin (26/11/2012).
Sebagaimana diketahui, PT Pertamina (Persero) akhirnya memutuskan untuk menyetop pengendalian pasokan bahan bakar minyak bersubsidi, menyusul munculnya kelangkaan BBM yang berpotensi memicu kerawanan sosial.
Seperti diketahui, Sabtu kemarin dan Minggu dini hari lalu, terjadi kerusuhan di Kutai Barat yang dipicu antre BBM jenis premium. Buntut dari peristiwa ini, 400 kios pasar dan mess karyawan pom bensin dibakar massa yang marah.
Menurut VP Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, dengan memperhatikan perkembangan situasi sosial di daerah pasca kebijakan pengendalian pasokan BBM, dan mempertimbangkan kepentingan nasional yang lebih besar, akhirnya Pertamina memutuskan terhitung mulai 25 November 2012 menyetop kebijakan tersebut yang sudah berjalan selama sepekan terakhir.
"Sebab, ditakutkan bila tidak segera disetop, pengendalian pendistribusian BBM ini terus menyebabkan kelangkaan BBM bersubsidi di berbagai daerah yang memicu keresahan di kalangan masyarakat konsumen dan bisa memicu kerusuhan seperti di Kutai Barat," kata dia, Senin (26/11/2012).
Selain di Kalimantan, Ali mengungkapkan, sejumlah daerah juga sudah mengalami kelangkaan BBM bersubsidi di antaranya Jakarta, Bekasi, Surabaya, Lampung, dan Indonesia bagian timur.
"Karena itu, untuk mencegah hal serupa (kerusuhan) terjadi di beberapa daerah yang juga mengalami kelangkaan premium tersebut, kami akhirnya putuskan mencabut kebijakan pengendalian BBM bersubsidi," tuturnya.
Sumber
