Kelicikan Partai Golkar Dalam Menghentikan Rencana Kenaikan Harga BBM

Kelicikan Partai Golkar Dalam Menghentikan Rencana Kenaikan Harga BBM - Setelah melalui proses sidang intensif, akhirnya sidang paripurna DPR tanggal 31 Maret 2012, sepakat memilih "opsi 2" terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Melalui opsi ini harga BBM tidak otomatis naik per 1 April 2012. Tetapi BBM bisa naik dalam rentang sampai 6 bulan ke depan, jika harga standar harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik atau turun sekitar 15 %. Sedangkan keputusan kenaikan harga BBM itu kemudian sepenuhnya dilimpahkan ke pemerintah. Dengan kemenangan "opsi 2", BBM bisa saja naik dalam seminggu atau dua minggu ke depan, asal syaratnya terpenuhi. Toh, yang dimaksud 6 bulan itu bisa dimulai sejak sekarang.

Kegagalan upaya politik untuk menghentikan rencana kenaikan harga BBM itu tidak lepas dari peranan licik Partai Golkar. Partai inilah biang kerok kegagalan upaya rakyat Indonesia untuk menghentikan kenaikan harga BBM.

Kita tahu suara Golkar sangat significant di parlemen, setelah suara Partai Demokrat. Seperti selama ini kita ketahui, ke arah mana saja suara Golkar diberikan, biasanya keputusan DPR akan mengikuti. Jika Golkar memilih "opsi 1" pastilah keputusan sidang paripurna DPR akan serta merta membatalkan niat pemerintah menaikkan harga BBM.

Kita tidak bisa menyalahkan Partai Demokrat, wong memang partai ini merupakan back bone-nya Neoliberalisme di Indonesia. Sejak dulu apa yang bisa diharapkan dari Demokrat, selain liberalisme di segala bidang? Dalam bidang politik, ekonomi, sosial, hingga pemikiran keagamaan, mereka mendukung liberalisme. Kita tahu, Ulil Absar Abdala tidak ditampung oleh partai manapun, selain Demokrat. Begitu juga, partai semodel PAN, PKB, dan PPP; partai "abdi dalem" seperti ini sudah diketahui sikap politik mereka. Dalam otak politik mereka tidak ada agenda kerakyatan, yang ada hanya pemuasan syahwat kekuasaan.

Tetapi saat naif sekali melihat sikap para politisi Golkar, siapapun dirinya. Mereka selama ini mengklaim bersikap kritis, pro rakyat, mengkritisi liberalisme, mengkritisi praktik korupsi oleh regim SBY, dan lain-lain. Tetapi dalam hajatan sidang paripurna itu Golkar benar-benar telah membohongi masyarakat selicik-liciknya. Sebelum rapat paripurna ketok palu sudahg menyebar pernyataan politik Aburizal Bakrie bahwa Golkar menolak kenaikan harga BBM. Tetapi saat voting di parlemen, anggota DPR Golkar gandeng renteng dengan anggota DPR dari Demokrat, PAN, PKB, dan PPP mendukung "opsi 2".

Kalau melihat kenyataan itu, sepertinya tidak terlalu salah kalau salah satu anggota DPR Demokrat, Jafar Hafsah menyatakan, bahwa Aburizal setuju harga BBM naik Rp. 2.000,-. Hanya saja mungkin Jafar terlalu buru-buru melontarkan pernyataan itu, sebelum momentumnya tiba. Kenyataan bicara, akhirnya wakil-wakil Golkar setuju dengan kebijakan menaikan harga BBM dalam bentuk "opsi 2". Benar kata Burhanuddin Mubtadi, bahwa bisa saja omongan Aburizal menolak kenaikan harga BBM, tetapi hatinya sebenarnya setuju. Bagi para konglomerat kapitalis, kenaikan BBM sangat mungkin berdampak kenaikan profit, harga saham, investasi baru, juga pemangkasan karyawan.

Salah seorang wakil dari PAN, di akhir sidang paripurna berusaha meyakinkan masyarakat, bahwa harga BBM tidak akan dinaikkan dalam waktu dekat. Ini adalah omongan dusta dan sangat licik. Mengapa? Sebab dengan pilihan "opsi 2" harga BBM bisa dinaikkan dalam rentang waktu 6 bulan ke depan. Bisa saja 3 atau 4 bulan ke depan, atau bahkan seminggu atau 2 minggu ke depan. Omongan wakil PAN itu hanya "sampah politik" yang tidak berarti.

Sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang terus berusaha melakukan perbaikan kehidupan bangsa, sekuat kesanggupan, apa yang bisa kita pahami dari kebijakan kenaikan harga BBM yang akan ditempuh oleh pemerintah SBY itu? Apa saja makna dan konsekuensinya?

Disini setidaknya ada 10 konsekuensi dari kebijakan kenaikan harga BBM tersebut, yaitu antara lain:

1. Untuk kesekian kalinya pemerintah SBY melakukan kebohongan publik yang terang-benderang. Di berbagai kesempatan mereka selalu mengklaim bahwa kenaikan harga BBM, atau pencabutan subsidi BBM, merupakan pilihan pahit yang terpaksa harus dilakukan. Dalam pidatonya SBY bertanya secara retorik, "Pemimpin mana yang suka menaikkan harga BBM?" Paradigma yang selalu dibangun oleh pemerintah SBY (atas bimbingan IMF dan Bank Dunia) ialah menempatkan subsidi BBM seperti "dana haram" bagi rakyat. Padahal negara ini milik rakyat. Sekalipun harga BBM turun menjadi Rp. 1000,- per liter, dengan besaran subsidi maksimum, sehingga resikonya APBN jebol; hal itu boleh-boleh saja. Wong memang APBN itu haknya rakyat, bukan hak monopoli SBY dan kawan-kawan. Mengapa pemerintah sensi terhadap dana yang memang milik rakyat? Pemerintah SBY dan kawan-kawan hanyalah panitia yang dititipi dana rakyat, bukan penguasa dana itu sendiri.
2. Sebagai pengiring kebijakan menaikkan harga BBM, pemerintah akan mengguyurkan BLT (BLSM). Ini adalah kebijakan yang sangat primitif. Betapa dungunya para ekonom dan pengambil kebijakan keuangan, ketika menghalalkan kebijakan "bagi-bagi uang" itu. Masya Allah, mana ada negara beradab menerapkan kebijakan "bagi-bagi uang"? Selain hal itu jelas akan membuat inflasi meroket, ia juga menyebarkan mental mengemis di tubuh masyarakat Indonesia. Apa tim ahli ekonomi pemerintah tidak malu, mereka bergelar profesor-doktor, tetapi menyetujui kebijakan BLT?
3. Kebijakan menaikkan harga BBM itu jika nanti menghadapi masalah-masalah, pemerintah pasti akan menempuh solusi yang sangat menjengkelkan yaitu: ngutang lagi dan lagi. Itulah cara berpikir pendek ketika mereka kerepotan menyediakan kekurangan dana anggaran. Caranya bisa menjual Surat Utang Negara (SUN) atau meminta pinjaman baru ke Bank Dunia atau lembaga-lembaga rentenir lain. BLT di masa-masa sebelumnya banyak disebut bersumber dari pinjaman Bank Dunia. Kalau untuk memimpin bangsa selalu menempuh solusi ngutang, enak dong? Sangat gampang itu.
4. Pemerintah selalu menganak-emaskan PNS, Polri, dan TNI. Mereka ini memakan porsi APBN paling besar, sekitar 60 %. Padahal jumlah mereka sekitar 6 jutaan orang. Kalau setiap orang itu punya keluarga sejumlah 5 orang (termasuk dirinya), berarti totalnya ada 30 jiwa manusia. Nasib 30 juta jiwa ini selalu dibela mati-matian oleh negara, dengan mengabaikan nasib 210 juta jiwa sisanya (dengan asumsi penduduk Indonesia 240 juta jiwa). Mengapa pemerintah tidak pernah berusaha mengorbankan hak-hak mereka, untuk membela hak-hak masyarakat yang lebih luas? Apalagi kita sudah sama-sama tahu bagaimana karakter, kinerja, dan mentalitas para PNS, Polri, dan TNI. Jadi kalau dipikir-pikir, negara ini diadakan akhirnya untuk melayani segolongan manusia, dan mengabaikan sejumlah besar manusia yang lain.
5. Pemerintah tidak ada upaya serius memangkasi anggaran setiap departeman birokrasi, sampai ke level pemerintah daerah, pemerintah kota, dan sebagainya. Sudah sama-sama kita maklumi, banyak departemen-departemen yang hambur-hambur dana negara. Misalnya, setiap akhir tahun mendadak departemen-departemen itu rajin mengadakan seminar, training, wisata, dll. dengan menginap di hotel-hotel. Apa tujuannya? Untuk menghabiskan sisa anggaran tahun itu. Masya Allah, sudah hidup enak dengan gaji terjamin, masih hambur-hambur dana negara juga?
6. Pemerintah tidak ada upaya serius memberantas korupsi, dari level atas (misalnya di tubuh Istana Negara, seperti yang pernah dilansir oleh Wikileaks), dari tubuh partai penguasa, dari institusi DPR, dari departemen-departemen, BUMN-BUMN, dari pemda, pemkot/pemkab, dan seterusnya. Banyak sekali korupsi itu, sehingga jika dana negara yang bisa diselamatkan sangat significant; pemerintah dijamin tidak perlu menaikkan harga BBM.
7. Pemerintah tidak pernah berusaha serius melakukan negosiasi ulang seluruh kontrak karya pertambangan, seperti minyak, gas, panas bumi, batu-bara, urainium, emas, dan sebagainya. Sebagai catatan, royalti yang diterima pemerintah per tahun dari Freeport hanya senilai 1 % sampai 1,3 %. Katanya, pemerintah sedang berusaha keras agar mendapat royalti 4 %. Andaikan mereka bisa mendapatkan royalti senilai 10 %, hal itu masih dianggap memberikan tambang emas secara gratis ke Freeport. Kalau kontrak karya ini diperbaharui dengan nilai sharing yang significant seperti terjadi di Saudi, Brunei, atau Malaysia, sangat mungkiin rakyat Indonesia tidak perlu mengalami kebijakan kenaikan harga BBM. Termasuk di dalamnya ialah membebaskan tata-niaga minyak dari jaringan mafia. Jaringan mafia ini membuat harga minyak fluktuatif dan selalu tidak berpihak ke rakyat.
8. Pemerintah tidak ada upaya serius membenani beban hutang luar negeri, baik dengan negosiasi ulang dengan kreditor, hair cut (pemotongan beban hutang), mengerem penjualan SUN, atau setidaknya menerapkan kebijakan "mengencangkan ikat pinggang" dengan tidak menambah hutang baru. Pemerintah SBY tidak dikenal memiliki reputasi kerja keras, kreatif, berani mengambil resiko, serta punya wibawa. Profil SBY justru sangat dikenal: sering curhat, sering meminta belas kasihan, menggubah lagu, main gitar, berpidato penuh nilai-nilai formalitas, dll. Kalau tidak mampu mengurangi beban hutang, setidaknya jangan menambah hutang baru.
9. Seperti dikatakan oleh banyak pihak (seperti Fraksi Gerindra), pemerintah tidak berhasil memaksimalkan penghasilan dari sektor pajak, khususnya pajak perusahaan-perusahaan besar dan korporasi-korporasi asing. Apalagi kita tahu bagaimana kisah orang-orang perpajakan seperti Gayus Tambunan, Dhana Widiatmika, dll. Kalau sektor pajak bagiperusahaan-perusahaan kapitalis itu bisa dimaksimalkan, tentu besar nilainya.
10. Pemerintah juga melakukan pembohongan publik dengan dalih kenaikan harga minyak dunia. Dengan kenaikan itu, seolah subsidi BBM untuk rakyat akan naik juga. Padahal menurut banyak kalangan, kenaikan harga BBM juga berimbas kenaikan penghasilan negara dari sektor minyak. Menurut Kwik Kian Gie, kenaikan penghasilan negara dari sektor minyak ini (lantaran ekspor) bisa mencapai Rp. 92 triliun. Kita masih ingat, saat akhir tahun 2008 harga minyak dunia melambung karena krisis Amerika. Saat itu harga patokan minyak dunia nyaris menembus angka US$ 150 per barrel. Tetapi setelah mereda, ia turun secara drastis, hingga di bawah patokan harga APBN US$ 80. Ketika harga minyak turun, ternyata pemerintah teriak-teriak juga. Harga naik mereka teriak, harga turun teriak juga. Aneh sekali. Ya, itu menjadi bukti bahwa setiap ada kenaikan harga minyak dunia, sebenarnya Indonesia beruntung juga. Fakta ini selalu disembunyikan dengan segala alasan "khas mafia".

Singkat kata, kenaikan harga BBM memiliki konsekuensi sangat besar dan berat. Selain tentu soal kenaikan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat. Kalau pemerintah SBY benar-benar nasionalis, pro rakyat, pro reformasi, dan ingin membangun kehidupan bangsa yang adil dan makmur; mereka pasti akan memilih kerja keras untuk menyelesaikan masalah-masalah besar di atas. Kalau semua masalah itu sudah dibereskan, tetapi beban keuangan negara tetap berat juga; barulah mereka boleh menaikkan harga BBM. Tetapi secara teori, kalau semua masalah itu teratasi, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM.

Sampai disini kita bisa melihat betapa jahat dan kotornya permainan politik Partai Golkar yang mendukung "opsi 2" itu. Andaikan mereka tegas memilih "opsi 1", insya Allah harga BBM tidak akan dinaikkan. Hal itu bermakna, menekan pemerintah SBY agar secara aktif menyelesaikan masalah-masalah di atas (10 butir), bukan dengan menjadikan subsidi BBM yang sudah menjadi hak masyarakat sebagai "kambing hitam". Bisa disimpulkan, Partai Golkar tidak punya niat baik untuk memperbaiki masalah bangsa dan negara ini. Mereka adalah bagian penting dari masalah-masalah negeri ini yang harus diselesaikan.

Ke depan bangsa Indonesia, termasuk para mahasiswa, harus mencatat baik-baik manuver busuk Partai Golkar itu. Mereka ini ternyata tidak kalah buasnya dibandingkan Neolib-neolib yang lain. Hanya bedanya, Partai Golkar adalah Neolib yang berlagak pro rakyat. Ke depan kita harus mewaspadai manuver-manuver Partai Golkar sebagaimana mewaspadai partai-partai Neolib lainnya.

Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat sebagai buah renungan, bahwa masih sangat panjang jalan bagi bangsa Indonesia untuk hidup lebih layak, sejahtera, berkeadilan, dan berperadaban luhur. Masih masih sangat panjang. Hanya kepada Allah kita berlindung dan bertawakkal. Teruslah berjuang dan berjuang, sambil berharap rahmat kepada-Nya. Ingat selalu slogan Nabi Syuaib Alaihissalam, "In uridu illal ishlaha mastatho'tu" (tidaklah yang aku lakukan selain membuat perbaikan, sekuat kesanggupanku). Jangan lemah dan lesu; kita adalah komunitas paling tinggi, selagi kita beriman kepada Allah Rabbul Jalali Wal Ikram. ( suaraislam.com )